Tarunaglobalnews.com
PEMATANG SIANTAR - Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Siantar Ir Kurnia Lisnawatie dinilai lemah. Parahnya lagi, Kurnia Lisnawatie juga dinilai bersikap sombong (angkuh).
Hal itu dilontarkan sejumlah anggota Komisi 3 DPRD Kota Siantar pada rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 dari Dinas PRKP Kota Siantar, Rabu (14/07/2021) di Ruangan Komisi 3 DPRD Kota Siantar.
Daud Simanjuntak, anggota Komisi 3 DPRD Kota Siantar dari Fraksi Partai Golkar menyebut kepemimpinan (leadership) Ir Kurnia Lisnawatie lemah. Bagi Daud, Kurnia Lisnawatie terkesan bertindak seperti petugas pos, yang sebatas mengantar surat. Ia dinilai tidak mampu menuntaskan masalah.
"Ibu bertindak seperti pegawai pos saja. Sebatas mengantar surat," ucap Daud Simanjuntak.
Penilaian seperti itu disematkan Daud, terkait sejumlah permasalahan yang ada di Dinas PRKP Kota Siantar. Salah satunya terkait masalah lampu jalan yang padam, sementara Pemko Siantar (Dinas PRKP) membayar rekening listrik untuk lampu jalan mencapai Rp 10,2 miliar dalam satu tahun di tahun 2020.
Terkait masalah lampu jalan yang padam, Daud mengungkap pengalamannya dengan Kurnia Lisnawatie. Katanya, ia pernah menyampaikan keluhan masyarakat soal lampu jalan yang padam kepada Kurnia Lisnawatie selaku Plt Kadis PRKP.
Hanya saja, oleh Kurnia, sebut Daud, Plt Kadis itu bukannya menuntaskan masalah keluhan masyarakat tersebut. Melainkan, malah meminta Daud untuk menelepon (menghubungi) pegawai Dinas PRKP.
Menurut Daud, seharusnya Kurnia menindaklanjuti keluhan itu, dengan meminta pegawainya menyelesaikan persoalan lampu jalan yang padam.
"Masak ada masalah lampu jalan padam, berikan telepon anggotanya, agar dewan yang menelepon anggotanya. Lantas ibu fungsinya apa sebagai leader (pemimpin)? Dimana leadership ibu?" tandas Daud Simanjuntak.
Beranjak dari hal itu, Daud menilai, Kurnia Lisnawatie tidak layak menempati rangking satu dari hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) untuk mengisi jabatan Kadis PRKP.
Pun demikian, Daud tetap menyarankan, agar Kurnia tidak "main-main" dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Plt Kadis PRKP. Dengan "terjun" ke lapangan memeriksa hasil kerja dari pegawai Dinas PRKP.
"Ibu tidak boleh main-main. Silap sedikit, fatal dilapangan. Jangan hanya berkutat di balik meja. Cek yang dibuat anak buah," sarannya.
Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan, Daud meminta Kurnia untuk banyak membaca buku tentang kepemimpinan. "Banyak baca buku tentang leadership itu," ujarnya.
Selepas Daud menyampaikan penilaiannya, giliran Ketua Komisi 3 DPRD Kota Siantar, Denny TH Siahaan yang memberikan penilaian tidak baik terhadap Kurnia Lisnawatie.
Denny TH Siahaan menilai Kurnia Lisnawatie bersikap sombong (angkuh). Penilaian seperti itu, juga dilatarbelakangi persoalan rakyat yang disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Siantar tersebut kepada Kurnia.
Menurut Denny, Komisi 3 ada menerima surat keluhan dari masyarakat. Namun, saat isi surat (keluhan) itu disampaikan, Kurnia, sebut Denny, malah mempertanyakan surat keluhan masyarakat tersebut.
"Saya anggap ibu angkuh, kalau jawab seperti itu. Mana suratnya pak. Saya tidak akan tanyakan ini kalau suratnya tidak ada," ucap Denny Siahaan, lalu meminta Kurnia untuk menghargai anggota dewan.
Terkait tudingan anggota dewan tersebut, Kurnia Lisnawatie mengatakan, ada salah persepsi diantara ia dengan anggota dewan. Katanya, apa yg disampaikan anggota dewan, langsung ia kerjakan.
Sedangkan memberi nomor telepon pegawai Dinas PRKP, katanya untuk memudahkan penyelesaian masalah yang disampaikan.
"Masukan itu jadi pelajaran buat saya. Kita ada salah persepsi. Bila ada masalah, selalu langsung saya kerjakan. Untuk memudahkan, makanya nomor telepon anggota saya, saya berikan," ujar Kurnia Lisnawatie. (ONE)
0 Komentar