 |
| Ketua umum IMABARA Nazli Aulia |
Batu Bara -- Ketua umum IMABARA Nazli Aulia, menginstruksikan kepada para kadernya untuk ikut mengawal dan mengawasi proses penyaluran program sembako E-Warung di Kabupaten Batu Bara.
Nazli Aulia mengatakan kepada awak media ini pada Selasa (19/10/2021) di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Semenjak diberlakukannya penyaluran program sembako E warung 3 bulan sekaligus, semakin banyak ditemukan persoalan yang pernah IMABARA sampaikan ke Bank Mandiri dan Dinas Sosial Batu Bara, bahkan berujung ke penegak hukum mengenai saldo kosong.
"Permasalahan di program sembako ini, itu itu saja, masih terdapatnya saldo KPM yang kosong terlebih lagi setelah diberlakukannya 3 bulan sekaligus pada bulan Juli, namun ada juga yang mendapat 7 bulan atau 5 bulan, dibulan Oktober. Juga kami temukan dilapangan masih ada yang mendapati 7 bulan ada juga 5 bulan atau berkisar 7 goni beras dan 5 goni beras,
Pertanyaan yang mendasar, kok bisa kadang saldo itu ada kadang kosong parkir dimana dana tersebut,,,,,? dan terkadang bisa double sampai 7 bulan yang dikarenakan dia sudah 7 bulan gak tersalurkan saldonya ke KPM.
Diterangkannya, pada penyaluran bulan Oktober ini banyak didapati saldo nol di setiap KPM. Hal Itu bisa dilihat dari banyaknya bahan pasok pangan di masing-masing E warung yang kian menumpuk.
Belum lagi soal kwalitas pasok sembako, dan adanya dugaan intervensi pengkondisian kepada pemasok yang akan menjadi suplier ke setiap agen E warung.
Hal ini jelas tidak sesuai di dalam pedum dan juga tertuang dalam Permensos No 20 Tahun 2019 pasal 49-51. Dalam permensos tersebut tidak ada satupun menyebutkan bahwa tim Koordinasi Kab/kota termasuk bank penyalur bertugas mempersiapkan pemasok bagi E Warung.
"Kami juga ingatkan kepada penyalur agar jangan main-main dalam kwalitas dan jumlah barang"
Satu tahun lamanya laporan IMABARA mangkrak di Kejaksaan Negeri Batu Bara tentang carut marutnya penyaluran bansos program sembako di Batu Bara.
Jika laporan kami tidak mendapatkan kejelasan dan tindak lanjut, maka kami akan menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (KEJATISU) dan melaporkan persoalan ini langsung ke Kemensos.
“Kami dari IMABARA akan menyampaikan persoalan ini langsung ke kemensos dan Komisi VIII DPR RI agar di tindaklanjuti”
Pengurus Besar IMABARA berharap kepada Kemensos agar menyiapkan sistem yang baru, yang nantinya penerima bantuan tidak harus belanja ke E warung, dan dimohonkan kepada pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk ikut andil dalam mewujudkan Ke adilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. ucap Nazli. (Her)
0 Komentar