Tebing Tinggi - Pasca di geruduk oleh Aliansi Masyarakat Kota Tebing Tinggi terkait dengan pungli parkir dan beban tonase di luar titik parkir yang sudah ditetapkan oleh peraturan Walikota Tebing Tinggi, DPRD Kota Tebing Tinggi akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tebing Tinggi di Aula Paripurna DPRD Kota Tebing Tinggi, Jl.Dr.Sutomo No.14 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.
Rapat yang digelar pada pukul 11.00 wib s.d 12.00 wib tersebut dipimpin langsung oleh wakil ketua 1 DPRD Kota Tebing Tinggi H. Muhammad Azwar S.Si, MM bersama dengan Komisi 3, lintas antar komisi DPRD Kota Tebing Tinggi dan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
Terkait dengan parkir liar sebagaimana ditanyakan oleh anggota DPRD dari Komisi 3, Manahan Guntur Harahap S.STP, M.Si sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi membenarkan akan adanya pungli terhadap titik parkir liar. Manahan Guntur Harahap S.STP, M.Si juga mengatakan bahwa pada SK Walikota yang lama bahwa di kota Tebing Tinggi hanya ada 34 titik parkir ujarnya. Namun pada tahun 2021 Dinas Perhubungan telah melakukan kajian tentang potensi parkir secara ekonomi dan dari kajian tersebut diperoleh adanya beberapa potensi titik parkir yang akan kita usulkan ke Walikota ujarnya. Manahan Guntur Harahap S.STP M.Si juga menambahkan bahwa dari hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ada 2 titik parkir selain jalan - jalan yang baru yang berpotensi untuk dijadikan sebagai titik parkir juga. pungkasnya.
Drs. Jonner Sitinjak sebagai ketua komisi 3 dalam penjelasannya kepada awak media Tarunaglobalnews.com mengatakan parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik sebagai restribusi maupun yang lain maka ke depan kita akan mendorong agar alokasi anggaran ke Dinas Perhubungan perlu dipertimbangkan untuk menambahnya. ujarnya.
Drs.Jonner Sitinjak selanjutnya mengatakan parkir menjadi lahan masyarakat khususnya Organisasi Kepemudaan (OKP) hal ini disebabkan oleh sumber - sumber ekonomi di Kota Tebing Tinggi sangat terbatas maka kita harapkan parkir supaya melibatkan masyarakat khususnya OKP asal di kelola dengan bagus. pungkasnya.
(Kongli Saragih S.Si)
0 Komentar