NTB Dompu — Sudah tak bisa di pungkiri lagi bahwa mulai saat ini sesuai fakta di lapangan aktivitas masyarakat untuk melakukan pembabatan dan pembakaran Hutan di wilayah Kabupaten Dompu khususnya sudah mulai terjadi, sementara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) melalui instansi terkait di nilai masa bodoh serta terkesan lepas tanggung jawab, Jum,at (5/08/22).
Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait sudah menggelontorkan dana ratusan Miliar rupiah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) setiap Tahunnya untuk biaya pengawasan dan rehabilitas hutan yang ada di Wilayah Provinsi NTB khususnya di Kabupaten Dompu.
Hasil pantauan awak media di lapangan bahwa saat ini hutan dan gunung sudah mulai di babat di bakar oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan mirisnya lagi kegiatan pembukaan lahan di hutan di Galang oleh oknum tertentu di Daerah Ini.
"Logikanya rakyat jelata tak mungkin berani melakukan pembabatan hutan dan menggunduli gunung dengan sewenang- wenang kalau tidak ada oknum tertentu yang mengajak dan mensponsorinya serta tidak adanya keseriusan Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif terhadap masyarakat yang terbiasa melakukan pembabatan hutan serta tidak ada keberanian Pemerintah terkait untuk menegakan hukum bagi setiap orang dan atau sekelompok yang melakukan perladangan liar", ucap Nurdin petani yang peduli terhadap kelangsungan hutan dan lingkungan di Kabupaten Dompu saat ini.
Kondisi hutan dan gunung di wilayah Kabupaten Dompu saat ini sangat parah dan kritis di mana masyarakat beramai- ramai melakukan pembabatan dan pembakaran hutan menjelang musim hujan tiba, seperti yang terjadi di gunung So Kaleli Desa Mumbu dan seluruh hamparan hutan di so Mila Desa Riwo Kecamatan WOJA Kabupaten Dompu bahkan di beberapa Desa Kecamatan lain mengalami hal yang sama.
"Sudah menjadi tradisi oleh masyarakat peladang ketika beberapa bulan sebelum masuk musim hujan tiba maka masyarakat berlomba- lomba melakukan pembabatan dan pembakaran hutan, sementara pemerintah Propinsi, Pemda, TNI, Polri dan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa terkesan tutup mata dan masa bodoh, ucap Nurdin yang kebetulan saat itu ia sedang berada di sawahnya saat di temui awak media.
Terkait hal yang krusial tersebut apabila Pemerintah tidak bisa mengambil langkah- langkah yang kongrit dan Komprehensif maka kondisi hutan khusus di wilayah Kabupaten Dompu akan tandus dan kering. Tidak hanya sampai di situ, kata Nurdin, apabila hutan sudah gundul maka mata air tidak akan ada, udara akan panas dan ratusan ribu areal persawahan menjadi tandus serta bencana banjir akan terus terjadi di wilayah Kabupaten Dompu.
Maraknya pembabatan dan pembakaran hutan saat ini akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat dan bencana alam akan kerap terjadi di wilayah Kabupaten Dompu. Untuk itu Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan pemerintah pusat harus sama- sama bertanggung jawab untuk mengambil langkah yang cepat, tepat dan komprehensip guna menangani kerusakan hutan ini agar tidak semakin parah, baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang, tandasnya.
Saat berita ini di rilis awak media tidak bisa menghubungi institusi terkait, pungkasnya. (Rdw/Dodo)
0 Komentar