Batu Bara — Rencana keberangkatan para kepala desa se-Batubara ke Bali tampaknya menuai protes. Pasalnya, keberangkatan yang berjudul studi tiru yang dilaksanakan oleh event organizer (EO) lembaga pemerintahan asistensi pemerintahan dalam negeri (LAPDN) tersebut melibatkan para kepala desa se-Batubara sebagai peserta.
Usut punya usut, kegiatan studi tiru itu, akan dilaksanakan dihotel Harper Kuta by Aston , Jl. Raya Legian No. 73, Kuta Bali, pada 04-8 Desember 2022.
Menurut Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Batu Bara (PB IMABARA), keberangkatan kepala desa batu bara ke Bali yang berkedok study tiru ini dianggap hanya menghambur-hamburkan dana desa yang mestinya digunakan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat Desa.
Diketahui, kabupaten batu bara terdapat 141 desa dan 10 kelurahan. Adapun keberangkatan study tiru ini di bagi dalam beberapa gelombang, kades, BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan TP-PKK. yang pertama untuk para kades pada minggu 4 September 2022 ini. Dengan besaran anggaran Rp. 15.000.000,- / peserta yang diambil dari Dana Desa.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum PB IMABARA Nazli Aulia sangat menyayangkan keberangkatan kepala desa ke Bali yang terkesan mubazir dan untuk liburan. Sehingga perlu di pertanyakan sejauh mana asas kebermanfaatan nya bagi desa. Apalagi keberangkatan study tiru ini di daerah yang tidak sama dengan geografis dan kultur nya.
“Kalau mau studi tiru alangkah baik jika kultur dan geografisnya masih sama dengan batu bara, persoalan pesisir petani dan lain sebagainya. Jika persoalan administrasi, Desa di batu bara menjadi juara 1 terbaik tingkat Sumatera utara, kenapa tidak belajar di desa pulau sejuk saja?”pungkas Nazli Aulia, Sabtu (03/09/2022)
Lebih lanjut Nazli menegaskan, Bali itu potensi ekonominya adalah pariwisata. Tingkat pariwisata Bali sudah internasional, dan menurutnya ini tak bisa ditiru dari bidang penghasilan desa di Bali.
Ketua PB Imabara itu membandingkan, sementara desa desa di Batubara tidak ada pariwisata menonjol, yang sudah berbasis nasional apalagi internasional. Jadi sambung nya, di bidang apa yang sama desa Batu bara dengan desa yg ada di Bali .
“Jadi wajarlah kami menilai, ini modus study banding tapi yg sebenarnya ada keuntungan antara penyelengara dengan penggagasnya”ucap Nazli Aulia.
Masih menurut alumni hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu, jika dicermati, anggaran keberangkatan study tiru ini diduga tidak memenuhi kekuatan hukum. Sebab tidak di atur dari prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.
Nazli Aulia juga menjelaskan bahwa 34 desa di kabupaten batu bara akan mengikuti Pilkades serentak di November mendatang, sehingga sangat perlu di pertanyakan urgensi dari keberangkatan study tiru ini, sebab ada sebanyak 34 Pj kepala desa (PNS) yang akan ikut serta.
“Kita selaku masyarakat batu bara paham betul gimana pemimpin kita, lebih baik buat kegiatan yang bagaimana turut serta membangkitkan ekonomi masyarakat. Ditambah lagi pemimpin kita tidak suka ada kegiatan seremonial yang mewah dan terkesan menghambur-hambukan dana (Desa-red) ini” ucap Nazli.
Lebih lanjut, aktivis Batubara ini juga mengingatkan kepada bupati Batu bara untuk segera mengevaluasi kinerja dari dinas pemberdayaan masyarakat desa ini. Nazli juga mendukung, agar aparat penegak hukum untuk memantau penggunaan dana desa di Batu bara ini. (Her MIO)
0 Komentar