Sorong Papua Barat - Kementerian Kominfo berkolaborasi bersama Dinas P3A Kota Sorong Gelar Forum Diskusi Publik dengan Tema "Peran dan Partisipasi Perempuan Papua di Kota Sorong untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan".
Kebijakan afirmatif Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk Orang Asli Papua diwujudkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan yang diimplementasikan dengan semangat percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Peran dan partisipasi perempuan Papua dalam kebijakan Presiden Jokowi itu diwujudkan dengan berbagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pendidikan, Inovasi, dan Daerah Terluar, Isnaini Varidah Uswanas pada kesempatan Forum Diskusi Publik tentang Partisipasi Perempuan Papua dalam Pembangunan Kesejahteraan, di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat,beberapa waktu lalu (21/9).
“Gerakan sosial ekonomi perlu ditekankan bagi generasi muda Papua, khususnya perempuan Papua, untuk mendirikan usaha atau perusahaan sendiri dengan nafas social entrepreneurship”, kata perempuan yang akrab dipanggil Nanny ini.
Perempuan kelahiran Fakfak ini mengatakan, kesempatan bagi perempuan Papua untuk memberdayakan diri di era informasi dan komunikasi digital terbuka sangat lebar. Pemanfaatan media sosial perlu dijadikan alat membangun identitas digital yang kuat bagi perempuan selain juga memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan juga para pengikutnya.
“Perempuan Papua harus berdaya saing baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, maupun politik. Kesempatan semakin terbuka lebar apabila kita bersama-sama sebagai satu kekuatan perempuan yang bersatu padu,” tegas Nanny.
Hal tersebut diafirmasi oleh Penjabat Walikota Sorong George Yarangga yang dibacakan sambutannya oleh Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Gamar Malabar.
“Di Kota Sorong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipercayakan kepada perempuan Tanah Moi yaitu ibu Eltje Salomina Doo,” ungkap Gamar memberi contoh. Peran perempuan Papua di Kota Sorong sangat aktif terlibat di bidang politik, ekonomi, industri, perbankan, BUMN, dan BUMD.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PPPA Kota Sorong yang akrab dipanggil Eda itu mengatakan, pemerintah Kota Sorong mendukung program dan kebijakan Presiden Jokowi dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan, secara khusus perempuan Papua yang ingin berdaya saing di bidang ekonomi hingga politik.
“Dinas PPPA akan mengembangkan program dan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat di Kota Sorong,” ujar Eda.
Dalam diskusi, Susance Saflesa sebagai dosen psikologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Mesias Sorong dan juga pemerhati perempuan anak mengajak masyarakat Kota Sorong agar baku jaga baku dukung supaya ketika perempuan Papua berdaya, maka anak-anaknya akan tumbuh sehat dan cerdas sebagai generasi penerus Papua.
Dalam diskusi yang sama, Yunita Ulim sebagai pengusaha mengatakan tantangan berbisnis adalah mengajak Mama-mama Papua untuk menjadi produsen, distributor, hingga marketing bagi produk lokal yang dibuat.
“Kami mengajak masyarakat Kota Sorong untuk mendukung perempuan Papua dalam berbisnis sehingga mampu memiliki pendapatan tambahan bahkan menjadikannya sebagai pemasukan utama bagi rumah tangga mereka,” tegas Yunita.
Sementara itu, secara terpisah, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Bambang Gunawan menyampaikan, peran dan partisipasi perempuan Papua dalam percepatan pembangunan kesejahteraan sangat strategis dan mendesak.
“Peran dan partisipasi perempuan Papua sudah sangat mendesak. Pemerintah senantiasa membuka kesempatan dan mendorong agar masyarakat Kota Sorong bekerja sama dalam semangat anu beta tubat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan di seluruh Papua, secara khusus kesejahteraan untuk perempuan Papua,” tegas Bambang di Jakarta saat itu (21/9).
Forum diskusi publik tersebut diselenggarakan atas kerjasama antara Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Sorong, Papua Barat.
(Tim/Red)
0 Komentar