NTB Dompu — Lapas Dompu jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi NTB mengikuti kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Vikon, Jum,at siang (10/02/2023).
Giat Exit Meeting ini merupakan rangkaian pertemuan dalam pemeriksaan keuangan atau akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB.
Pemeriksaan keuangan pada umumnya dimaksud adalah pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan (LK) untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji, baik yang disebabkan oleh fraud ataupun kesalahan dan memberikan opini.
Anton Edward Wardhana, Kadivmin mewakili Romi Yudianto, Kakanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi NTB dalam sambutan menyampaikan, "Kanwil Kemenkumham NTB berkomitmen akan membantu maksimalkan kelancaran tim pemeriksa yang akuntabel dan berdasarkan dokumen sumber."
Dengan demikian, Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho Susanto mengapresiasi kinerjanya yang sangat baik dari hasil capaian mulai bulan januari sampai desember yang nilainya menyentuh angka 95, paparnya.
Kemudian Tim Pemeriksa BPK RI, Sarjono mengingatkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk cermat dan teliti dalam memilih bendahara yang jujur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, imbuhnya.
Pada akhir kegiatan, Kalapas, Halik memperjelas maksud daripada apa yang disampaikan tadi, "Sudah kita dengarkan bersama, catatan khusus bagi kita sebagai pengelola keuangan agar selalu berhati - hati dan teliti dalam bekerja, ulasnya.
Diharapkan pemeriksaan dari BPK RI dapat menjadikan Kanwil Kemenkumham NTB beserta Satuan Kerja dibawahnya lebih kompeten dan teliti lagi dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, Pungkasnya. (Rdw/Dodo)
0 Komentar