Batu Bara — DPRD Batu Bara menggelar rapat paripurna Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan pemberian rekomendasi Bupati Batu Bara tahun anggaran 2022 yang dipimpin Ketuanya M. Safi'i. Kamis (27/04/2023).
Pada rapat tersebut, Seketaris Pansus LKPJ Bupati Rizal Syahreza menjelaskan serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab Batu Bara bervariasi anrara 71,39% hingga 99,24%. Serapan anggaran terendah berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang terealisasi sebesar 71,39%. Sedangkan serapan anggaran tertinggi berada di Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) sebesar 99,24%.
Terkait kinerja, Pansus memberikan saran dan rekomendasi untuk segera disikapi oleh masing-masing OPD.
Kepada Dinas PUPR diminta tingkatkan terus kinerja sumber daya manusia dan disiplin aparatur khususnya pengawasan terhadap pembangunan Kantor Bupati berbiaya Rp. 54 miliar yang saat ini dalam tahap pengerjaan.
Kepada Dinas Perikanan dan Peternakan disarankan agar dapat meninjau kembali tentang pembagian bantuan hewan ternak dengan memperhatikan keberadaan kelompoknya (peternak budidaya). Tujuannya agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran atau tepat guna.
Juga sisarankan mengalokasikan dana untuk penanganan PMK sebagai antisipasi untuk tahun berikutnya termasuk di dalamnya petugas untuk menjamin kesehatan hewan ternak saat atau menjelang hari besar keagamaan.
Sementara untuk Dinas sosial, PPPA diaarankan Pansus agar dapat memberikan bimbingan sosial kepada anak berkebutuhan khusus (disabilitas) serta keluarga.
Juga diminta melakukan evaluasi dan pendataan kembali fakir miskin/ penerima bantuan karena masih ada bahkan banyak yang tidak tepat sasaran.
Pansus juga minta Dinas Sosial PPPA dapat menertibkan pengemis karena pada program kerja untuk pengemis belum optimal, hal ini terbukti karena masih banyak pengemis yang berkeliaran.
Demikian pula penyewaan badut jalanan yang banyak mempekerjakan anak dibawah umur, Pansus minta agar Dinas Sosial PPPA bekerjasama dengan OPD terkait untuk melakukan penertiban.
Sedangkan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan diminta harus jemput bola dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas PUPR baik provinsi maupun kabupaten melakukan perbaikan dan rehabilitas irigasi yang rusak.
Kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) direkomendasikan agar segera meningkatkan mutu pelayanan, ketersediaan obat-obatan di Apotik RSUD Batu Bara dan cepat dalam penanganan pasien termasuk di dalamnya peningkatan disiplin para medis.
Juga diminta agar segera merealisasikan akreditasi seluruh Puskesmas di Kabupaten Batu Bara.
Khusus untuk RSUD Batu Bara diminta melakukan inovasi agar lebih maju dan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Batu Bara.
Kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah diminta agar dapat membuat master plan pematangan lahan terhadap areal sekitar pembangunan Kantor Bupati. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah segera mungkin untuk melakukan sterilisasi pada areal sekitar pembangunan kantor Bupati.
Khusus kepada dinas Pendidikan direkomendasikan harus mempersiapkan sedini mungkin SDM yang sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk para calon Kepala Sekolah, Pengawas serta para guru. Ini dimaksud agar tidak terdapat kekurangan sdm saat akan menjadi Kepala Sekolah, Pengawas dan guru.
Kepada Kadis Pendidikan agar lebih ekstra dan perhatian berkaitan dengan anggarkan lauk pauk bagi tenaga operator. Jika anggaran sudah tersedia agar segara mungkin direalisasikan.
Juga diminta segera mungkin memfasilitasi peserta PPPK yang telah lulus dan yang terdaftar di Sipol, serta segera mungkin menindak lanjuti para guru yang terdaftar dipartai politik agar tidak ada yang dirugikan.
Disdik juga diminta tingkatkan kuota beasiswa untuk mahasiswa khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. (HP)
0 Komentar