Batu Bara — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Melayu dan Antar Suku Kabupaten Batu Bara, menggelar kembali unjuk rasa di depan gedung DPRD Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Rabu (13/9/2023) sekira 14:00 WIB.
Kordinator aksi Aliansi Peduli Masyarakat Melayu dan Antar Suku Kabupaten Batu Bara, mengatakan masyarakat Melayu Batu Bara mengutuk keras situasi konflik yang terjadi di Pulau Rempang dan Galang Provinsi Kepulauan Riau.
Massa tiba menggunakan mobil pick up membawa pengeras suara dan sejumlah spanduk serta kertas bertuliskan tuntutan. Aksi peduli yang dilakukan di gedung DPRD Batu Bara menyuarakan pernyataan sikap, disambut Ketua Komisi 3 DDRD dari Fraksi Gerindra, Andre.
Dalam pertemuannya di halaman gedung kantor DPRD Batu Bara, yang diwakili Andre, mengatakan siap menindaklanjuti aspirasi Aliansi Peduli Masyarakat Melayu dan Antar Suku Kabupaten Batu Bara, Sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP melakukan pengawasan dengan ketat.
Terimakasih atas aspirasi yang disampaikan. Kami akan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. Untuk itu kami DPRD Batu Bara memberikan dukungan kepada Aliansi Peduli Masyarakat Melayu dan Antar Suku Kabupaten Batu Bara tentang Rip Masyarakat Adat Suku Melayu Pulau Rempang dan Galang-Kepri.
Masyarakat Melayu Batu Bara Menggugat; dan tidak dapat menerima tindakan represif terhadap masyarakat yang berdampak kepada Hak Asazi Manusia serta meminta Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan tempatan di 16 Kampung tua Melayu di Pulau Rempang dan Galang, ucapnya.
Pernyataan Sikap Aliansi Peduli Masyarakat Melayu dan Antar Suku Kabupaten Batu Bara.
Mendukung penuh secara moral saudara saudara bangsa melayu pulau rempang yang tengah berjuang mempertahankan tanah leluhurnya dalam menghadapi situasi krisis upaya pemerintah melalui instrumennya untuk mengambil penggunaan lahan secara sepihak melalui relokasi 16 kampung tua melayu rempang secara paksa dan tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan peri keadilan.
Memohon kepada masyarakat kota batam rempang dan galang secara bersama-sama untuk mempertahankan tanah leluhur bangsa melayu yang sudah turun temurun di tempatkan yaitu di pulau Rempang dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan/menghentikan dan mencabut aksi pengembangan kawasan PSN yang telah merugikan banyak pihak terutama dari kalangan mayoritas masyarakat adat melayu pulau rempang sehingga mengakibatkan konflik berdarah.
Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memecat Menteri Koordinator Ekonomi, Menteri Investasi Republik Indonesia beserta Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP BATAM) Karena dinilai membuat kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, bangsa dan tanah air Indonesia.
Meminta Kepala Polisi Republik Indonesia untuk mengevaluasi Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan beserta jajaran, Kepala Kepolisian Resort Barelang beserta jajaran untuk akibat dari penanganan aksi unjuk rasa penolakan relokasi yang berujung konflik berdarah pulau rempang.
Meminta kepada Kapolri dan TNI untuk menarik pasukan gabungan dari daerah pulau Rempang dan Galang sebagai bentuk pengayoman kepada masyarakat rempang.
Meminta kepada DPR RI untuk segera mendesak Presiden dan Menteri-Menteri terkait-melakukan diskresi kebijakan dalam moratorium penghentian sementara kebijakan pengembangan PSN Batam- Rempang-Galang.
Meminta DPR RI bersama presiden mendesak untuk menghentikan segala tindakan tindakan penanganan represif pihak satuan kepolisian dan tentara dalam menangani aksi unjuk rasa masyarakat pulau Rempang dan Galang.
Melepaskan semua tokoh-tokoh yang telah di amankan oleh pihak kepolisian atas dasar dugaan provokator sebab mereka adalah putra-putra dan rakyat indonesia yang hanya mempertahankan tanah leluhurnya.
Apabila dalam waktu 3 x 24 jam aspirasi kami tidak di tindaklanjuti sebagaimana atas, maka kami sebagai bangsa melayu (suku melayu) akan bergabung untuk menyuarakan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan peri kemanusiaan dan peri keadilan untuk bangsa Indonesia. (HP)
0 Komentar