Tarunaglobalnews.com. NTB Mataram —Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan ini dilaksanakan rapat sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) & penyusunan Manajemen Risiko (MR) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Kemenkumham yang diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kemenkumham NTB, Kamis (25/1/24) di mulai sekitar pukul 09.30 Wita sampai selesai.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."papar Kadiv Adm Kumham.
Di tambahkan Anton sapaan akrab Kadiv Adm.Kumhan, Untuk Manajemen Risiko (MR) salah satu tujuannya adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi, sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Upaya-upaya tersebut disebut dengan istilah mitigasi risiko.
"Kita sebagai pihak terdepan harus dapat memprioritaskan & mengendalikan risiko strategis program yang sudah ditetapkan dan untuk itu perlu diimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi," papar, Kepala Divisi Administrasi Kumham NTB, Anton E. Wardhana.
Giat sosialisasi berjalan tertib, lancar dan sukses sebagaimana di harapkan, pungkasnya. (Rdw/ddo)
0 Komentar