Tarunaglobalnews.com, Bosar Maligas — Sejak awal berdirinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei diharapkan akan berdampak baik terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi bagi warga masyarakat khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang digadang-gadang nantinya akan dapat menampung puluhan ribu tenaga kerja tersebut, saat ini cenderung dianggap masih sangat minim dalam menyerap tenaga kerja lokal untuk dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi.
Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang berada di nagori Sei Mangkei kecamatan Bosar Maligas kabupaten Simalungun-Sumatera Utara dan dikelola oleh PT. KINRA tersebut tampaknya kurang memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap putra-putri daerah karena diduga minimnya pekerja lokal yang bekerja di kawasan tersebut.
Penilaian dugaan terkait hal tersebut diungkapkan oleh Ketua FPM KEK Sei Mangkei, Sapruddin Purba, M. Pd kepada Wartawan, pada Jumat (16/2/24), sekira pukul 15:00 WIB di salah satu Cafe yang berada di Perdagangan.
Sapruddin Purba menjelaskan bahwa ketika pertemuan di gedung inovasi pada (31/01/2024) yang lalu, dirinya sempat mempertanyakan kepada PT. KINRA terkait dari data yang disebutkan bahwa saat itu ada 2.214 pekerja di kawasan, dan sudah berapa persen pekerja lokal dari masyarakat sekitar kawasan. Namun sangat disayangkan bahwa menurutnya saat itu perwakilan dari manajemen PT KINRA tidak dapat memberikan jawaban yang kongkrit.
Hal itu pun sontak membuat kecurigaan Sapruddin Purba terhadap PT KINRA. Sehingga ia pun menduga bahwa PT. KINRA belum mampu memprioritaskan tenaga kerja lokal sebagai pekerja di kawasan.
"Hal ini juga dipengaruhi oleh pola rekruitmen oleh perusahaan maupun vendor yang berasal dari luar wilayah Simalungun. Karena jika vendor berasal dari luar daerah Simalungun tentunya vendor tersebut akan lebih mengutamakan dari daerahnya. Misal, jika vendor berasal dari Medan pasti akan banyak yang direkrut tenaga kerja dari Medan. Maka dari itu saya sangat mengharapkan agar vendor itu juga harus berasal dari Simalungun atau pun pemiliknya putra daerah di sekitaran Simalungun, sehingga akan banyak nantinya yang direkrut warga asli Simalungun," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, selain dari itu Pemkab Simalungun harusnya membuat Peraturan Bupati (Perbup) Simalungun tentang kearifan lokal yang memuat poin mengutamakan pekerja lokal dan pemakaian nuansa Simalungun pada gedung-gedung yang berada di kawasan seperti yang dilakukan Pemkab Jember dan Madina.
"Saya juga ingat betul bahwa Komisi E DPRD Sumut Ir. Amsar Saragih MM pernah mengatakan bahwa seharusnya Vendor itu melakukan rekruitmen tidak diluar Simalungun tapi harus di Sei Mangkei atau Siantar sehingga para penduduk lokal dapat terjaring sebagai pekerja. Maka dari itu seyogianya PT. KINRA sebagai pengelola kawasan haruslah mengutamakan vendor lokal," tegasnya kembali.
Saat awak media berupaya untuk memperoleh keterangan dari manajemen PT KINRA melalui Miswarindra terkait perihal tersebut dari pesan aplikasi WhatsApp pribadinya, dirinya menjawab "Kami mengupayakan mengutamakan masyarakat sekitar pak, untuk lebih jelas konfirmasi ke humas kami ya pak."balasnya. (Des)
0 Komentar