Tarunaglobalnews.com Banyuwangi l, 23 Agustus 2024 — Puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi menggelar aksi demonstrasi menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan Pilkada. Aksi ini dimulai dengan berkumpul di kampus UNTAG, dilanjutkan dengan long march menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, dan berakhir di depan kantor DPRD Banyuwangi. Para mahasiswa menyuarakan aspirasi dan protes mereka dengan membawa berbagai spanduk, poster, serta melakukan pembakaran ban sebagai simbol perlawanan.
Demonstrasi berlangsung dengan diiringi orasi dari beberapa perwakilan mahasiswa yang secara lantang menolak keputusan MK, yang menurut mereka merugikan demokrasi dan kepentingan rakyat. Para peserta aksi menilai bahwa putusan tersebut memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia dan mengancam hak-hak pemilih serta calon independen dalam proses Pilkada.
Di depan kantor DPRD Banyuwangi, mahasiswa melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk simbolis penolakan terhadap keputusan MK. Kepulan asap hitam dari ban yang terbakar menyelimuti lokasi aksi, menarik perhatian masyarakat sekitar serta memicu penjagaan ketat dari aparat keamanan yang bersiaga. Para demonstran juga mengkritik anggota DPRD yang mereka anggap lambat merespon aspirasi rakyat.
Sekitar pukul 15:56 WIB, tiga anggota DPRD Banyuwangi, termasuk Bu Rifa dan Imam Basuki, akhirnya turun menemui para demonstran. Namun, mahasiswa merasa kecewa karena ketua DPRD yang mereka tuntut untuk turun tidak ikut menemui massa aksi di jalan. Ketidakhadiran ketua DPRD menjadi sorotan utama dalam dialog yang terjadi antara mahasiswa dan perwakilan dewan. Mahasiswa menilai, hal ini mencerminkan kurangnya perhatian serius dari pimpinan DPRD terhadap isu yang mereka perjuangkan.
Dialog antara perwakilan DPRD dan mahasiswa berlangsung di tengah kerumunan massa. Mahasiswa secara tegas menyampaikan penolakan terhadap keputusan MK dan mendesak DPRD untuk mengambil sikap yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Meski terdapat ketegangan, suasana tetap kondusif, dengan pihak aparat keamanan menjaga jalannya diskusi agar tetap tertib.
Aksi ini juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini dan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Setelah beberapa waktu berdialog, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun tetap menyuarakan komitmen untuk terus mengawal keputusan pemerintah dan MK yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Aksi ini menjadi refleksi atas semangat kritis mahasiswa dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. (Hendri Wigiarto)
0 Komentar