Tarunaglobalnews.com Banyuwangi – Puluhan anggota Aliansi Kontraktor dan Tim Sukses (Timses) Bupati Banyuwangi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Kamis (03/20/24).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya dalam hal akses pelayanan publik yang dinilai semakin sulit.
Mengusung tema "Kantor Pajak Bukan Kerajaan, Bukan Keraton! (TIRANI)", para demonstran menuntut transparansi dan responsivitas KPP Pratama dalam melayani masyarakat. Mereka memprotes birokrasi yang dianggap berbelit, terutama dalam upaya bertemu langsung dengan Kepala DJP KPP Pratama.
"Kami mempertanyakan akses publik yang semakin dipersulit," ujar Jhon AlMa'arif, orator dalam aksi tersebut.
"Kantor pajak bukanlah kerajaan atau keraton! Seharusnya melayani dengan terbuka, transparan, dan responsif terhadap keluhan masyarakat." Imbuh Jhon.
Selain mengkritisi sulitnya akses, para demonstran juga menuntut audit menyeluruh terhadap badan usaha yang diduga tidak melaporkan kewajiban pajak dengan benar. Mereka mendesak adanya penegakan hukum bagi pelanggar kewajiban pajak, yang dianggap merugikan pembangunan daerah.
Setelah aksi di KPP Pratama, demonstran melanjutkan protes di depan kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan yang sama, mereka berharap pemerintah daerah turut menekan DJP agar merespons tuntutan mereka.
Aksi ini diakhiri dengan harapan bahwa KPP Pratama akan melakukan perbaikan dalam pelayanan, terutama terkait transparansi dan akses yang lebih terbuka. (Yudha AO)
0 Komentar