Tarunaglobalnews.com Jakarta – Proyek Konstruksi Jalan Inpres dan Drainase (Parit) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai Provinsi Riau dinilai kurang memadai. Proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan nilai anggaran sebesar Rp6,9 miliar ini diduga tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh masyarakat.
Ketua LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) DPD Provinsi Riau Tp. Batubara, secara terbuka mengkritik kualitas pekerjaan proyek tersebut. Dirinya menyatakan bahwa proyek konstruksi tersebut terkesan dilakukan asal-asalan dan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, saat dikonfirmasi oleh awak media di Jakarta pada Kamis (24/10).
Forkorindo mengadakan inspeksi langsung ke lokasi proyek di Jalan Inpres, Kecamatan Bukit Kapur, pada Sabtu (19/10). Berdasarkan pengamatan di lapangan, Tp. Batubara menyebutkan bahwa kualitas pekerjaan tampak tidak sesuai dengan prosedur teknis. Hal ini diperburuk dengan kondisi jalan yang telah mengalami kerusakan serius meskipun belum lama dibangun. Menurutnya, tidak ada tindakan perbaikan atau perawatan oleh kontraktor, PT Tao Bakti, sebagai pelaksana proyek.
"Kondisi jalan di lokasi tersebut sudah mengalami kerusakan parah, namun tidak ada upaya perbaikan oleh kontraktor. Selain itu, drainase atau parit yang dibangun juga tampak tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga pengaliran air menjadi tidak optimal," ungkap Tp. Batubara.
Tp. Batubara menegaskan bahwa Forkorindo akan melayangkan surat resmi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau untuk memeriksa pelaksanaan proyek ini, terutama terkait dengan penggunaan anggaran. Pihaknya menduga bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis, yang membuat konstruksi menjadi rapuh dan berpotensi tidak bertahan lama.
"Dalam waktu dekat, kami akan menyerahkan laporan kepada aparat penegak hukum, meminta agar ada perhatian serius dari pemerintah, sehingga proyek konstruksi di Dumai ini dapat diperbaiki dan sesuai dengan spesifikasi material yang memadai.
Batubara berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil tindakan tegas demi memastikan kualitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek tersebut. (wennie)
0 Komentar